Tags

,


Oleh: Danang Firmanto

Shihab (2004) menyebutkan bahwa pada 11 September 2001 atau yang lebih dikenal sebagai Tragedi September, telah memberi tamparan hebat bagi umat Islam. Dunia barat mengecam aksi terorisme yang kebetulan dilakukan seseorang beragama Islam. Berbagai tudingan miring dan diskrimimasi menghantam seluruh umat Islam. Bahkan seorang penulis asal Prancis, Michel Houellebeck berkata, “I have never shown the slightest contempt for Muslims but I have always held Islam in contempt.”

Diskriminasi adalah persoalan krusial yang dihadapi setiap negara termasuk Indonesia. Puluhan kasus atas nama suku, ras, agama, dan kolompok kepentingan sering kita dengar. Sebut saja konflik yang pernah terjadi di Poso, tragedi Mei 1998, Gerakan Aceh Merdeka, bahkan aksi terorisme yang berlandaskan agama tertentu. Selain diskriminasi yang mencuat menjadi isu nasional, tindakan dikriminatif disertai kekerasan pun terjadi di daerah. Misalnya sengketa tanah, diskriminasi agama minoritas, atau penolakan pendirian tempat ibadah. Bahkan di lingkup keluarga sekalipun, tindakan diskriminatif bisa terjadi seperti perbedaan pola asuh orang tua terhadap masing-masing anak hingga menimbulkan kecemburuan. Selain itu bisa berupa perebutan warisan yang berujung aksi kriminalitas.

Penyebab dari segala persoalan diskriminasi dan kekerasan adalah tidak adanya toleransi antarindividu atau kelompok. Wujud toleransi dapat berupa sikap saling menghormati satu dengan yang lain dan pengendalian diri dari konflik yang hampir menetas. Toleransi juga bermakna mengalah bukan berarti kalah. Pertanyaannya, sikap saling menghormati dan pengendalian diri seperti apa yang dimaksud yang mampu menghindari diskriminasi dan kekerasan?

Satu contoh sikap menghormati dan pengendalian diri yang dapat diteladani muncul dari seorang Bapu (bapak negara India dalam perjuangan kemerdekaan dari Inggris). Sikap tersebut telah ditunjukkan oleh Mohandas K. Gandhi (Mahatma Gandhi). McCain dan Salter (2009: 14) menjelaskan bahwa Gandhi memiliki falsafah hidup: rasa hormat terhadap hidup manusia, dimulai dengan menghormati diri sendiri. Artinya menolak segala bentuk penindasan dan perlakuan diskriminatif terhadap diri sendiri dengan cara terhormat.

Gandhi merupakan tokoh pergerakan India yang sering mendapat tindakan diskriminatif hingga kekerasan fisik. Hijrahnya ke Durban, Afrika Selatan pada 1893 diwarnai pergolakan hebat dari penduduk Inggris dan Belanda yang tinggal di Durban. Gandhi yang berprofesi sebagai penasihat hukum lulusan London itu mendapat perlakuan diskriminatif. Hari pertamanya ketika berada di pengadilan Durban, ia diminta melepas turban–penutup kepala yang digunakan kebanyakan orang India–karena orang India dilarang mengenakan turban di pengadilan. Ia pun marah dan meninggalkan ruang pengadilan karena merasa terhina.

Orang India memang memiliki ciri khas dalam berpenampilan dan itu merupakan hak yang tidak bisa digugat. Awalnya Gandhi ingin melepas turban agar tidak mendapatkan penghinaan lebih lanjut. Akan tetapi pertemuannya dengan pedagang Muslim India, Abdullah Seth mengubah pemikiran Gandhi. Seth menguatkan bahwa jika Gandhi menyerah pada prasangka penghinaan terhadap dirinya, sama halnya ia mengecilkan hati orang India yang bersiteguh mengenakan turban. Hal itulah menjadi titik awal kampanyenya sepanjang hidup demi keadilan berdasarkan penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketika Gandhi menuju Pretoria menggunakan kereta, perlakuan tidak adil pun ia terima. Petugas kereta api memerintah Gandhi duduk di gerbong sebelah pengemudi. Sementara itu, kursi penumpang hanya diduduki penumpang kulit putih. Gandhi pun menolak hingga kemudian ia diusir dan barang bawaannya disita. Sebagai kaum minoritas, berbagai kecaman dan tindakan diskriminatif membuat Gandhi semakin terdorong memperjuangkan nasib orang India di Afrika Selatan. Ia pun membentuk asosiasi politik dan memberi layanan hukum gratis pada anggotanya. Penolakan terhadap penindasan itulah contoh penghormatan diri yang dilakukan seorang Gandhi.

Esensi toleransi berupa pengendalian diri juga tercermin dari tindakan Gandhi lainnya. Secara tegas ia bersumpah tidak akan meminta perlindungan hukum akan cidera yang dialaminya dalam memperjuangkan nasib minoritas. Gandhi pun menolak membalas perlakuan fisik buruk yang dilakukan terhadap orang India. Baginya pertahanan terbaik bagi tindakan diskriminatif adalah bukan dengan kekerasan melainkan mengubah perilaku pelaku diskriminatif. Ia meyakini ada kebaikan dalam diri mereka. Pada akhirnya gerakan Gandhi menolak penindasan terjawab pada tahun 1907. Jendral Jan Smuts, pemimpin pemerintahan di Transvaal, Afrika Selatan ketika itu menyetujui tuntutan Gandhi untuk menghapus segala hukum yang menindas.

Apa yang sudah dilakukan Gandhi, relevan dan efektif diterapkan untuk mengatasi tindakan diskriminatif dan kekerasan. Adanya penghormatan dan pengendalian diri yang ditunjukkan ketika mendapat perlakuan diskriminatif dapat meredam aksi kekerasan dan membangkitkan nurani moral penindas. Sikap inilah yang harus dilakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi diskriminasi dan kekerasan.

Melihat kemajemukan bangsa Indonesia, persoalan diskriminasi dan kekerasan akan terus terjadi jika pemimpin tidak mengambil peran. Peran pemimpin dalam menghapus diskriminasi dan kekerasan adalah dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan demokrasi secara utuh. Abad ke 20, tepatnya usai Perang Dunia II, Budiardjo (2010: 108) dalam tulisannya menyebutkan, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Saat ini negara dianggap turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat sehingga harus aktif berusaha menaikkan taraf kehidupan warga negaranya.

Peran pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan kaitannya dengan toleransi adalah mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia yang terjamin. Seorang pemimpin harus mewujudkan kesejahteraan tersebut dalam setiap aspek kehidupan baik sosial, politik, hukum, agama, maupun ekonomi. Selain itu pemimpin diharuskan bisa masuk dan memahami setiap aspirasi kelompok, suku, ras, dan agama. Setelah memahami maka pemimpin harus memperjuangkan aspirasi mereka dan memberikan solusi terkait apa yang menjadi persoalan rakyat. Pemimpin pun harus melindungi kelompok minoritas serta merangkul segala perbedaan untuk bersatu atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terdapat beberapa poin penting yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk menghilangkan diskriminasi dan kekerasan. Sebagai individu atau kelompok hendaklah mampu menghormati dan mengendalikan diri dari setiap perlakuan diskriminatif atau kekerasan. Selanjutnya sebagai seorang pemimpin haruslah mengotimalkan konsep demokrasi secara utuh. Demokrasi harus bukan hanya sebagai sistem, melainkan gaya hidup yang terus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab tujuan utama konsep demokrasi adalah untuk mencapai kesejahteraan dan jaminan hak asasi manusia. Dengan demikian toleransi secara perlahan akan tumbuh ketika rakyat sejahtera, saling menghormati, mempunyai pengendalian diri, dan terjamin hak asasi manusianya.