Tags


Oleh Danang Firmanto

Berkenaan dengan tema “Peranan Pers dalam Menjaga Kepentingan Nasional” yang terkandung dalam pesan (artikel) berjudul “Bersama Pers, Kita Jaga Kepentingan Nasional” saya berpandangan tidak setuju bahwa pers mampu memberikan kontribusi dalam menjaga kepentingan nasional. Hal tersebut dikarenakan bahwa pers (media masa) memiliki keterbatasan dalam mengubah psikologis masyarakat sasaran. Rogers (1976) menyatakan bahwa media masa hanya menyentuh aspek kognitif, sehingga informasi dan pengetahuan yang dimiliki tidak sampai mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Bahkan terkadang konten informasi yang disuguhkan hanya berfungsi sebagai hiburan bagi konsumen.

.

Saat ini pun pers justru menyajikan berbagai bentuk kontroversi. Kita lihat saja berapa porsi publikasi yang mengarah ke dalam persatuan dan kesatuan dibanding dengan konflik yang cenderung bersifat destruktif. Pers kini mengalami degradasi dalam hal kualitas. Ditandai dengan munculnya berbagai media yang menyorot puluhan bahkan ratusan kasus di dalam negeri. Apa dampaknya? Perpecahan pun terjadi, bahkan saling tuding yang mengakibatkan media nasional carut marut. Bukankah sebaiknya menjaga kepentingan nasional bisa diwujudkan dari rubrik-rubrik media yang diterbitkan secara persuasif terkait sikap nasionalis bangsa?

.

Jika isinya secara kualitatif hanya berdampak kognitif dan hiburan, sementara secara kuantitatif pemilikan dan penggunaan media juga terbatas, maka terlalu mengandalkan media masa dalam menjaga kepentingan nasional menjadi tidak relevan. Hal itu disebabkan karena perhatian juga harusnya ditujukan kepada media sosial yang tidak kalah andil dalam upaya menjaga kepentingan nasional. Media sosial sudah menunjukkan perannya untuk mengagregasikan informasi dan nilai-nilai yang datang dari atas. Melalui media sosial, perilaku dapat diubah agar sesuai dengan kepentingan nasional. Media sosial akan membentuk komunitas baik maya ataupun nyata yang di dalamnya dapat disisipkan edukasi pentingnya persatuan dan kesatuan.

Masalah lain yang timbul adalah ketika sifat informasi yang tidak relevan dengan kondisi lokalitas. Derasnya informasi melalui media offline maupun online, telah mematikan kearifan lokal termasuk komunitas-komunitas lokal di Indonesia. Dari segi budaya, pers telah melumpuhkan pundi-pundi tradisi lokal negeri yang secara sporadis tergantikan dengan budaya luar. Tidak ada penyaring yang ampuh untuk menahan masuknya budaya asing yang tidak relevan dengan budaya bangsa. Selain itu pers telah memaksa masyarakat lokal menelan mentah-mentah kebijakan pusat di berbagai bidang salah satunya pertanian. Siregar (1989) menyebutkan gencarnya pemberitaan homogenisasi benih pertanian secara langsung melenyapkan benih asli yang justru lebih tahan lama. Begitu juga dengan penggunaan insektisida yang menjadi bagian inheren dari benih homogen, melenyapkan kearifan asli dari petani lokal dalam menghadapi hama.

.

Disamping itu, media masa dan media sosial yang digunakan dalam penyebaran informasi kepentingan nasional seolah tidak ikut bertanggungjawab jika informasi yang disampaikannya ternyata menyebabkan kegagalan dalam kehidupan konsumennya. Penggunaan insektisida misalnya, akhirnya menjadi bagian kehidupan petani. Tetapi setelah muncul hama yang resisten, dengan gampang masyarakat direkayasa untuk bersikap terbuka terhadap insektisida. Dari sini bisa dilihat bagaimana masyarakat itu dijadikan sasaran yang pasif, hanya menerima informasi yang datang dari atas. Tidak ada upaya untuk mengkonservasi dan menampilkan kembali kearifan lokal, sebab yang dianggap benar hanyalah yang datang dari pusat. Baik negara pusat yang kepadanya negara-negara berkembang tergantung dalam hal dana dan teknologi, maupun pusat negara yang menjadi jantung dan penentu seluruh jaringan birokrasi pembangunan (Siregar, 1989).

Di bidang sosial ekonomi misalnya, masifnya pemberitaan pers terkait wacana perdagangan bebas dan munculnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 mendatang, membuat cemas masyarakat kita. Hal itu jelas dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) dalam negeri. Sebab ketika mereka harus bersaing dengan pelaku bisnis dari berbagai negara di ASEAN, jelas UKM kita akan terseret arus dan tenggelam tanpa bekas. Kecuali pemerintah telah menyiapkan iklim investasi yang melindungi para pelaku UKM di Indonesia. Akan tetapi, sudahkah pemerintah memberikan kebijakan pro-rakyat terutama bagi para pelaku UKM?

.

Kondisi sekarang pun telah menggeser fungsi pers menjadi memiliki kecenderungan kapitalis. Penulis mengamati bahwa pers dalam sudut pandang media elektronik telah mengubah jati dirinya menjadi subjektif. Berbekal modal, pers seakan mampu digerakkan oleh pemilik modal dan kepentingan. Apalagi isu tersebut erat kaitannya dengan ranah politik yang membangun paksa persepsi publik tentang seorang tokoh di balik media itu berdiri. Bahkan pembangunan multisektor pun seolah sudah masif dilakukan oleh tokoh-tokoh penguasa media. Alih-alih pers sebagai media penjaga kepentingan nasional pun, hanya retorika. Sebab kini pers dipandang sebagai penjaga kepentingan tokoh tertentu.

.

Siregar menyebutkan budaya profesionalisme di kalangan jurnalis yang belum mapan dapat menyebabkan personil media pers kehilangan harkatnya yang bebas dan bertanggungjawab. Hakekat bebas dan bertanggungjawab ini bukan hanya dalam kaitan dengan struktur politik, melainkan juga dalam keberadaan sebagai institusi ekonomi.

Masalah ini terasa menjadi lebih riskan mengingat bahwa pengembangan profesionalisme jurnalis umumnya dilakukan oleh media pers itu sendiri, bukan oleh intitusi pendidikan jurnalisme yang netral. Mengingat penyiapan tenaga profesional jurnalistik dilakukan oleh masing-masing penerbitan pers dengan rekrutmen tenaga terdidik dengan latar belakang bermacam-macam, umumnya tidak ada kaitannya dengan jurnalis. Jika di media bersangkutan dianggap normal untuk menjadikan institusinya sebagai bagian konglomerasi, maka profesionalisme jurnalis yang dianut bisa saja disub-ordinasikan kepada tujuan bisnis konglomeratnya. Kenyataan ini pun terjadi di era kebebasan pers saat ini.

Untuk ikut menjaga kepentingan nasional, peranan pers perlu diselaraskan dengan ideologi pancasila, pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab. Esensi dari fungsi pers yang seharusnya diterapkan adalah mampu menjadi penyebar informasi yang objektif dan edukatif, mampu melakukan kontrol sosial secara konstruktif, dan bisa menjadi media aspirasi rakyat untuk ikut serta menjaga kepentingan nasional. Fungsi tersebut tidak lain akan terus terkait dengan isi informasi yang disajikan kepada konsumen yang merupakan masyarakat majemuk. Untuk meningkatkan mutu informasi yang diberikan, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama media.

.

Sebagai aktor pers, sikap objektif dan edukatif menjadi sangat penting diterapkan dalam setiap peliputan. Begitu pula dengan kontrol sosial, personil pers harus cerdas memilih objek yang menjadi sumber informasi yang bersifat kontrol sosial. Sedangkan dalam menyalurkan aspirasi rakyat, awak media harus cermat memilih janis aspirasi yang bersifat konstruktif dan mewakili kepentingan nasional. Tidak kalah penting adalah menjaga etika pers. Kusumayudha dalam Ashadi Siregar (2010) menegaskan bahwa penghayatan terhadap etika profesi pers sangat menentukan kredibilitas dan citra profesi. Dirinya menegaskan, ada sifat altruistik yang tidak boleh diabaikan. Yakni sikap mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Lalu bagaimana dengan pers dalam konteks media elektronik di Indonesia sekarang? Apakah sudah mampu menjaga kepentingan nasional secara menyeluruh?

.

Dengan demikian, kontribusi pers dalam upaya menjaga kepentingan nasional bisa dilakukan asal mampu mengembalikan fungsi pers ke dalam fungsi edukatif, objektif, menjadi kontrol sosial yang konstruktif dan aspiratif. Langkah ini memang perlu kerjasama baik dari pemerintah, pemilik media, jurnalis, dan masyarakat demi terjaganya kepentingan nasional mendatang. Semoga.

Referensi:

Rogers, Everett (1976), “The Passing of the Dominant Paradigm-Reflections on Diffusion”.

Siregar, Amir Effendi, (1989), “Pola Industri Media Massa dan Transformasi Struktural”, Seminar Komunikasi dan Transformasi Struktural, Pusat Antar Universitas Studi Sosial- Universitas Gadjah Mada.

Siregar, Ashadi (2010), “Penjaga Akal Sehat dari Kampus Biru”.