Tags

, , ,


Oleh Danang Firmanto

 

Keberadaan pengemis yang terus meningkat masih menjadi permasalahan di Yogyakarta. Persoalan ini tidak terlepas dari sulitnya mencari pekerjaan layak bagi mereka. Tidak hanya itu, krisis mental yang menggerogoti masyarakat, dituding sebagai alasan mereka menjadi pengemis. Iming-iming penghasilan tinggi pun semakin menguatkan keyakinan mereka untuk meminta-minta.

.

Telah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Peraturan tersebut jelas dan mengikat kepada setiap warna negara Indonesia. Dalam pandangan Suharto (2003), ada tiga kategori kemiskinan di Indonesia yaitu; kelompok paling miskin atau fakir miskin (destitute), kelompok miskin (poor) dan terakhir kelompok rentan (vulnerable). Kelompok paling miskin adalah mereka yang betul-betul tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial dan umumnya tidak memiliki pendapatan. Kelompok miskin adalah kelompok yang memiliki pendapatan meski kadang tidak mencukupi, atau setidaknya tidak buta huruf. Sedangkan kelompok rentan adalah kelompok yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi miskin seiring berubahnya kondisi sosial politik.

.

Kelompok paling miskin itulah yang sering memutuskan untuk berprofesi menjadi pengemis. Bahkan kedua kelompok di bawah kelompok destitute bisa menjadi pengemis jika mengalami degradasi mental. Merekalah yang patut dipelihara negara secara cerdas dan manusiawi. Bukan dengan razia paksa tetapi lebih mengedepankan pendekatan personal yang humanis. Menurut pandangan penulis, solusi yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memberikan mereka bekal keterampilan. Seperti analogi yang menyebutkan lebih baik memberikan kail daripada ikan.

.

Di Yogyakarta munculnya slogan “Antimemberi” tampaknya efektif dilakukan masyarakat untuk meminimalisasi pengemis di beberapa titik kota. Aksi tersebut sebagai upaya bijak bagi masyarakat agar mengalokasikan dananya kepada kelompok kurang beruntung melalui lembaga sosial. Sebab ketika masyarakat sadar untuk tidak memberikan uang kepada pengemis di jalan, perlahan pengemis akan berpikir bahwa jalanan bukan lagi tempat untuk mencari nafkah.

.

Pembentukan lembaga sosial pun hendaknya dilakukan pemerintah sebagai lembaga binaan untuk para pengemis. Lembaga sosial harus menjadi fasilitator pemerintah untuk memberikan berbagai keterampilan kepada pengemis. Bisa berupa keterampilan menjahit, memasak, membuat berbagai produk kerajinan, dan sebagainya. Cara demikian lebih efektif ketimbang melakukan razia, menginapkan mereka beberapa hari lalu melepaskan kembali tanpa diberikan bekal keterampilan yang memadai.