Tags

, ,


Oleh Danang Firmanto

Dalam Deklarasi Blogger Antikorupsi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 7 Desember 2012 lalu, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa budaya antikorupsi bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Misalnya ketika mengantar putranya ke sekolah, beliau rela menyetir mobilnya sendiri meskipun memiliki sopir pribadi. Hal sederhana itu dilakukan untuk membudayakan perilaku antikorupsi bagi keluarga.

.

Hasyim Musadi juga mencontohkan hal-hal sederhana melalui pesan yang tersirat dari seorang istri kepada suami ketika akan bekerja. Contoh melalui pesan “Pak, ingat mencari riski yang halal”. Seorang istri harus menjadi penenang bagi suami. Ketika seorang istri memiliki nafsu materialistis yang tinggi, tentu berdampak terhadap kinerja suami yang berorientasi untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Konsekuensinya, seorang suami akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan materi. Salah satunya menjadi suami yang berperilaku korupsi.

.

Pembenahan sistem politik dan pendidikan harus dilakukan dalam semua lini. Sistem merupakan tatanan yang berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil. Sistem politik misalnya, dibutuhkan Pemilihan Umum (pemilu) bersih dalam upaya mencari pemimpin. Pemilu bersih akan menciptakan wakil rakyat yang jujur, amanah, dan cerdas dalam bersikap dan berorientasi menyejahterakan rakyat. Sebagai gerbang awal memasuki dunia politik, pemilu harus terbebas dari money politic. Sedangkan dalam ranah pendidikan, perlu pendidikan antikorupsi sejak dini. Misalnya dengan menanamkan hak dan kewajiban secara adil bagi para siswa.

.

Sistem perekonomian pun tidak kalah penting untuk dibenahi. Dalam hal ketenagakerjaan, pemberian gaji yang proporsional akan mencegah gairah pegawai untuk melalukan korupsi. Seorang pekerja dengan berbagai persoalan yang dialami akan bersyukur jika kesejahteraan mereka terjamin. Bahkan penerapan budaya kerja yang bersih dan transparan dapat menjadi solusi mencegah praktik korupsi dan memberikan kenyamanan ketika bekerja. Hal itu termasuk cara menghindarkan praktik pungutan liar yang kini masih marak terjadi dalam proses pembuatan KTP, SIM, hingga ijin pernikahan.

.

Terakhir adalah reformasi sistem hukum di Indonesia. Hukum menjadi ujung tombak dalam setiap perilaku melanggar sesuai ketentuan undang-undang. Hukum di Indonesia masih tajam ke bawah. Artinya kedudukan warga negara yang sama rata didepan hukum belum berlaku bagi pejabat-pejabat yang memiliki kedudukan tinggi. Di negara China koruptor bisa dijatuhkan hukuman mati jika terbukti bersalah. Bahkan dulu hukum Islam menyatakan bahwa mencuri bisa dihukum berat yaitu hukum potong tangan.

.

Berbagai perkembangan pemahaman saat ini memaknai hukum potong tangan tersebut ditafsirkan sebagai pembatasan kesempatan untuk bertindak korupsi. Tetapi itu pun tidak memiliki efek jera bagi koruptor. Di Indoensia, seorang koruptor bisa melakukan kalkulasi untung dan rugi ketika dirinya melakukan korupsi. Berapa jumlah uang yang dikorupsi dibandingkan jumlah denda dan hukuman penjara yang mereka terima.

.

Untuk itu sistem penegakan hukum di Indonesia harus berlaku prinsip keadilan. Yakni adil secara proporsional, artinya tindak pidana yang dilakukan harus dijatuhi hukuman yang sesuai. Dengan melalukan berbagai pembenahan tersebut penulis yakin Indonesia bisa terbebas dari segala bentuk praktik korupsi, 5 hingga 10 tahun mendatang.