Oleh: Danang Firmanto

Aku

 

 

 

 

Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan berperilaku konsumtif. Salah satunya terlihat dari tingkat penjualan sepeda motor empat tahun terakhir. Di tahun 2008 lalu tingkat penjualan sepeda motor cukup tinggi yakni sebanyak 6,2 juta unit sepeda motor terjual di pasaran Indonesia. Tahun 2009, jumlah ini sempat menurun menjadi 5,8 juta unit sepeda motor yang terjual. Namun di tahun 2010 lalu, kembali mencetak rekor baru sepanjang 40 tahun sejarah industri sepeda motor di Indonesia. Angka menakjubkan di tahun 2010, yaitu sebanyak 7,3 juta unit motor terjual di Indonesia. Bahkan di tahun 2011, kembali mengalami peningkatan menjadi 8,2 juta unit motor kata Eksekutif Wakil Presdir PT Astra Honda Motor (AHM), Johannes Loman.

Penulis menilai kenaikan penjualan sepeda motor tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Bisa penulis jabarkan diantaranya; jumlah penduduk, tingkat pendapatan, infrastruktur, tingkat suku bunga, kebutuhan transportasi, dan kondisi ekonomi.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk, membuat kebutuhan transportasi meningkat. Masyarakat akan cenderung untuk membeli sepeda motor karena selain uang muka yang murah juga industri sepeda motor yang menawarkan keunggulan produknya. Begitu juga dengan tingkat pendapatan. Di Indonesia, tingkat pendapatan masyarakatnya masih dibilang rendah, namun dengan biaya uang muka sepeda motor yang rendah pula, masyarakat tidak mempermasalahkan. Kemudian tingkat suku bunga kredit yang rendah seakan mendorong masyarakat untuk hidup konsumtif.

Kenaikan tingkat konsumtif masyarakat terhadap sepeda motor tentu akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Secara langsung akan mengakibatkan peningkatan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Akan berbanding lurus dengan proses eksplorasi sumber daya alam Indonesia. Dampak lain adalah, akses trasnportasi secara berkelanjutan menjadi tidak efektif. Banyaknya masyarakat yang mengendarai sepeda motor akan mengakibatkan tingkat kemacetan tinggi. Juga kondisi lingkungan yang semakin tercemar. Bahkan meningkatkan global warming.

Melihat dampak yang akan terjadi dari peningkatan penjualan sepeda motor diatas, penulis mempunyai solusi untuk meminimalisasi volume penjualan kendaraan sepeda motor tersebut. Cara yang efektif menurut pandangan penulis adalah mengoptimalkan kebijakan Loan to Value (LTV) yang pernah dikeluarkan Bank Sentral Indonesia (Bank Indonesia), Maret 2012.

Kebijakan Loan to Value

Loan to Value (LTV) merupakan kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk membatasi jumlah kredit konsumtif di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan melalui Surat Edaran (SE) BI Nomor 14/10/DPNP per 15 Maret 2012, membatasi Down Payment (DP) atau uang muka kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) sebesar 25-30 persen untuk menekan kredit yang sifatnya konsumtif. SE BI menyebutkan LTV paling tinggi sebesar 70% untuk kredit pemilikan rumah (KPR) khusus rumah tinggal rusun dan apartemen, namun tidak untuk rumah toko (ruko) dengan tipe bangunan 70.

Pembatasan DP itu juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.010/2012, tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan, yang diterapkan per 15 Juni 2012. Untuk itu kebijakan ini mulai diberlakukan pada pertengahan Juni 2012 lalu. Menurut penulis, langkah BI mengambil kebijakan ini tepat. Karena akan berimbas pada peningkatan kredit produktif. Sehingga masyarakat lebih berkesempatan untuk membuka usaha dibandingkan hanya sekadar membeli barang-barang yang bersifat konsumtif.

Menurut penulis pula, ketika kebijakan ini dilakukan secara optimal, masyarakat akan berpikir dua kali ketika hendak membeli kendaraan sepeda motor secara kredit. Mereka harus membayar uang muka sebesar 30 % dari total harga jual sepeda motor tersebut. Akan tetapi kebijakan ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas trasnportasi masal. Seperti yang dapat penulis contohkan. Yaitu dengan dilakukan peremajaan angkutan kota, peningkatan jumlah armada transportasai yang memadai, serta pembenahan infrastruktur transportasi khususnya transportasi darat.

Besarnya LTV untuk KPR selama ini sekitar 80%, sehingga DP untuk membeli rumah hanya 20%, bahkan sejumlah perbankkan banyak yang melakukan kerja sama dengan pengembang hingga masih bisa memberikan lebih rendah hanya 5%. Adanya kerjasama tersebut membuat BI belum bisa sepenuhnya menerapkan langkah LTV bagi perbankkan nasional.

Penulis beranggapan kebijakan LTV ini juga berimbas pada kekhawatiran terjadinya penurunan tingkat profitabilitas para perusahaan sepeda motor. Kebijakan LTV dikeluarkan pemerintah belum lama ini, dikeluarkan guna menghindari adanya bubble disektor keuangan. Karena ketika biaya kredit tidak ditekan, maka akan terjadi peningkatan peredaran uang yang memicu penggelembungan di sektor keuangan. Pada akhirnya, terjadi tingkat inflasi tinggi.

Penulis mempunyai langkah inovatif untuk melaksanakan kebijakan LTV agar bisa deterapkan secara menyeluruh. Langkah pertama adalah, membentuk regulasi yang jelas dan mengikat kepada seluruh lembaga keuangan termasuk perbankkan. Regulasi tersebut berisi ketentuan mengenai besarnya persentase kredit konsumtif dan produktif yang sama diberlakukan di semua bank di Indonesia. Memuat sanksi tegas jika ada bank yang tidak menerapkan peraturan tersebut. Bahkan ketika terjadi kerjasama antara bank dengan dealer atau kontraktor. Penurunan kredit konsumtif ini merupakan harapan yang ingin dicapai BI dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyaluran kredit usaha. Sehingga harus ada langkah sinergi antara BI dengan lembaga keuangan di Indonesia.

Langkah kedua yang penulis tawarkan adalah dibentuk Badan Sosialisasi Kebijakan Perbankkan dari Bank Indonesia (BSKP BI). Harapan penulis, ini merupakan lembaga yang independen. Tanpa ada campur tangan dari pemerintah atau pihak luar. BSKP BI ini akan bertugas menyosialisasi kebijakan LTV ke seluruh lembaga keuangan Indonesia. Untuk kemudian lembaga keuangan tersebut melakukan sosialisasi ke semua kantor cabang yang ada di Indonesia. Sehingga masyarakat akan mengetahui kebijakan LTV ini secara langsung dari lembaga keuangan yang ada di daerah-daerah.

Kebijakan ini akan berjalan secara bertahap. Maka dalam waktu lima tahun kedepan, pemerintah melalui lembaga keuangan dapat menekan tingkat kredit konsumtif dari masyarakat. Sebaliknya, akan terjadi peningkatan kredit produktif yang mampu membangun perekonomian negara. Selain itu membantu menurunkan tingkat penjualan sepeda motor. Meskipun ada pertentangan dari pihak perusahaan sepeda motor, akan tetapi demi kebaikan bangsa, kebijakan ini harus tetap dijalankan.

Meminimalisasi Overheating

Overheating secara umum adalah kondisi ekonomi dimana pertumbuhan meningkat sangat tinggi, namun tidak dari meningkatnya produksi di dalam negeri, tetapi dari peningkatan konsumsi, sehingga inflasi diperkirakan bisa terjadi sangat tinggi. Dengan kata lain pertumbuhan konsumsi sangat tinggi, jauh di atas pertumbuhan produksi di sebuah negara. Inilah yang menurut penulis akan terjadi ketika pertumbuhan kredit konsumtif tidak ditekan dengan kebijakan LTV.

Hal ini terjadi jika produsen tidak dapat mencukupi kebutuhan konsumen baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kondisi overheating  yang dapat ditanggung perekonomian adalah dengan skala indeks antara 1 hingga 100. Angka 0 menunjukkan paling tidak berisiko, dan 100 menunjukkan kondisi maksimum yang dapat ditanggung perekonomian sebuah negara. Indonesia,  berada diantara 80 hingga 90 (Tahun 2011), berarti  perekonomiannya sudah berisiko untuk overheating. Untuk Indonesia, risiko overheating tersebut ada meski saat ini keseimbangan ekonomi masih terjaga.

Overheating itu akan terjadi saat kapasitas ekonomi tidak mampu lagi mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, atau kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa (sisi supply) tidak secepat peningkatan tingkat konsumsi (sisi demand). Di Indonesia misalnya, kemampuan produksi barang seperti sepeda motor sangat jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kreditnya.

Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, bila jumlah barang/jasa yang diminta bertambah tetapi jumlah barang/jasa tidak bertambah maka akan terjadi kenaikan harga (inflasi), atau terlalu banyak uang yang mengejar barang dimana jumlah barang itu tidak bertambah.

Overheating tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi melebihi kapasitas ekonomi, yang terlihat dari indikator; tingginya kenaikan harga terutama inflasi, kesejangan output yaitu sisi demand lebih besar dibanding dengan sisi supply, dan defisit transaksi berjalan. Indikator tersebut bisa diatasi dengan peningkatan kapasitas ekonomi yaitu dengan mengadakan investasi baru disektor riil dan sektor jasa. Tentu saja juga bisa diatasi dengan kebijakan LTV yang telah dikeluarkan BI Juni lalu.

LTV Pengaruhi Kinerja Saham

Pada pertengahan Maret kemarin, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan kebijakan baru secara bersamaan mengenai penetapan besaran LTV untuk KPR dan down payment (DP) untuk KKB.

Kebijakan ini ditanggapi negatif bagi industri properti dan sepeda motor. Apalagi oleh bursa saham yang memang secara umum rentan terkena berbagai sentimen baik positif maupun negatif. Kebijakan ini ditanggapi negatif karena dinilai bisa menghambat pertumbuhan di kedua industri tersebut. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa geliat permintaan akan rumah dan otomotif memang cenderung mengalami peningkatan dalam empat tahun belakangan ini.

Padahal, wajar bila harga properti mengalami kenaikan setiap tahunnya karena permintaannya yang masih besar. Seperti yang penulis ketahui dalam sisi pemasaran properti. Yakni sering kita dengar “harga esok naik”. Di sisi lain, para pengembang pun memanfaatkan kondisi tingginya permintaan tersebut dengan berusaha untuk menyediakan properti yang dibutuhkan. Agar produknya dapat terjual, digandenglah pihak-pihak agen penjual properti dan perbankkan. Pihak perbankkan pun menyiasatinya dengan produk KPR. Nah, ketika dilakukan kebijakan LTV ini, terjadi kontra dari pihak pengembang dengan bank.

Perbankkan dalam menyalurkan KPR pastilah memiliki sistem manajemen risiko yang dikelola dengan baik sehingga tidak mungkin perbankkan asal-asalan dalam menyalurkan KPR. Selanjutnya, kita perlu memahami seberapa besar pengaruh kebijakan BI tersebut terhadap pergerakan saham-saham properti. Atau kondisi ini hanya dijadikan sentimen sesaat untuk menurunkan harga saham-saham properti?

Bila kita lihat, keluarnya kebijakan BI tersebut pada 15 Maret 2011 sehingga kita bisa cermati pergerakan harga masing-masing saham properti maupun indeks properti yang mewakili pergerakan saham-saham properti tersebut dari sebelum tanggal tersebut hingga minggu kemarin. Hal ini perlu kita lihat apakah pergerakan harga sedang turun atau bergerak naik terpengaruh sentimen pasar secara umum.

Dari pengamatan inilah kita bisa mengetahui pengaruh kebijakan BI tersebut dengan pergerakan saham-saham properti. Kebijakan BI tersebut bisa menjadi pemicu utama maupun pemicu tambahan. Bila diasumsikan indeks properti berada dalam area overbought dan mengalami pelemahan maka dimungkinkan kebijakan BI tersebut sebagai pemicu tambahan. Tetapi, bila terjadi tren sideways atau kenaikan dan masih ada ruang penguatan lalu setelah keluarnya kebijakan BI maka terjadi penurunan, kebijakan BI itulah pemicu utama penurunan saham-saham properti. Begitu juga yang terjadi pada perusahaan otomotif Indonesia.

Menurut penulis, memang akan ada pro-kontra yang terjadi ketika kebijakan ini benar-benar dilakukan. Bank Indonesia berkeinginan terjadinya peningkatan kredit produktif di sektor ekonomi Indonesia. Akan tetapi secara tidak langsung, kebijakan LTV bisa merugikan para perusahaan properti dan otomotif. Langkah yang harus dilakukan adalah tetap mempertahankan kebijakan ini.

Pada akhirnya setelah kebijakan ini berjalan, pasti akan ada penyesuaian dari masyarakat juga kedua sektor perusahaan tersebut. Kesuksesan kebijakan ini terlihat dengan semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat. Bukan tidak mungkin, ketika perekonomian meningkat, masyarakat lebih mudah dalam membeli kendaraan bermotor. Tanpa harus menggunakan kredit dari bank. Sedangkan bank akan beralih fokus bukan pada pemberian kredit konsumtif, melainkan ikut serta mengoptimalkan fungsi intermediarisnya dalam bentuk pengembangan modal bagi industri-industri kecil (UMKM) di Indonesia.

Penulis berharap, kebijakan ini bisa dilaksanakan secara optimal. Mampu mengubah kondisi perekonomian Indonesia. Dari peningkatan perilaku konsumtif, menjadi peningkatan ekonomi produktif. Sehingga yang penulis inginkan adalah munculnya para pelaku usaha baru, bukan peningkatan pembelian sepeda motor baru.  Semoga!