(Oleh: Danang Firmanto)

Sering kali kita dengar ungkapan bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarah dan para pahlawannya. Menyinggung perihal sejarah, Indonesia selain mempunyai kemajemukan dalam masyarakat juga memiliki sejarah yang panjang hingga sampai pada era sekarang ini. Dari sekian lembar catatan masa lampau bangsa kita, ada satu lembaran hitam yang sampai sekarang masih belum terkuak secara gamblang. Satu peristiwa dimana rasa kemanusiaan menjadi barang langka. Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi kabur dalam kekejaman yang dilakukan manusia.

Sejenak kita menengok tepatnya pada tahun 1965. Sebuah peristiwa besar telah terjadi di Indonesia. Menjadi sejarah pada masa transisi kepemimpinan Soekarno dengan kekuatan seorang Mayjen Soeharto. Peristiwa tersebut diawali dengan terjadinya pembunuhan para perwira Angkatan Darat (AD) pada 1 Oktober 1965 dini hari. Dulu sering kita menyebutnya dengan istilah Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Karena memang pada waktu itu timbul perspektif dari kalangan masyarakat bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi dalang dibalik aksi pembunuhan para perwira AD tersebut. Kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh seorang Mayor Jendral Soeharto, seakan menutupi segala kemungkinan keterlibatannya dalam tragedi 1965. Sejarah bisa dimanipulasi dengan kekuasaan yang dimiliki. Namun, setelah lengsernya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, para sejarawan mengkaji ulang lebih dalam dari peristiwa kejahatan kemanusiaan tarsebut kaitannya dengan keterlibatan Soeharto. Hal itu terbukti, saat ini justru fakta sejarah lebih mengarah pada keterlibatan Soeharto dalam aksi pembunuhan para perwira AD Indonesia. Terlihat dari adanya keterlibatan AD yang pada waktu itu dibawah pimpinan Soeharto dengan didukung Amerika, Inggris, maupun sekutunya melakukan pembunuhan terhadap 7 perwira AD. Jelas sekali adanya kepentingan politik yang didukung kekuasaan Soeharto pada masa itu. (http://www.ictj.org)

Pembunuhan para perwira AD, menghantarkan Soeharto berkuasa. Dari sudut pandang politik, keterlibatan pihak asing sangat mungkin terjadi karena adanya kepentingan golongan yang menginginkan perubahan politik secara fundamental di negara Indonesia pada masa itu. Dari bukti sejarah yang ada saat ini, semakin memperjelas bahwa PKI bukan satu-satunya dalang dalam aksi pembunuhan para perwira AD tersebut. Terdapat bukti lain yang menyebutkan keterlibatan AD dalam aksi pembunuhan. Yakni adanya biro khusus PKI yang bertugas untuk membina sejumlah anggota dari AD untuk mendukung PKI, karena faktor kepentingan politik pula.

Bukti sejarah telah mengubah pandangan masyarakat mengenai dalang dalam tragedi 1965 lalu. Dari istilah G30S/PKI kini berganti menjadi Gerakan September Tigapuluh (Gestapu). Sedikit menghilangkan image buruk pada PKI. Namun tetap saja tidak dapat menghilangkan kedukaan yang mendalam atas peristiwa pembunuhan para perwira AD kita. Gerakan September Tigapuluh rupanya menjadi awal dari serangkaian kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

Selang tiga minggu usai operasi militer yang dilakukan Letkol Untung dengan membunuh 7 perwira tersebut bersama kawan-kawannya, terjadi pergolakan hebat yang ditandai dengan pembunuhan massal di propinsi Jawa Tengah. Bahkan tidak hanya pada bulan Oktober, bulan November terjadi hal yang sama di Jawa Timur, dan bulan Desember terjadi kembali di Pulau Bali. Tidak cukup berhenti di situ saja, kejahatan kemanusiaan dilanjutkan dengan pemenjaraan massal tanpa ada proses pengadilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sungguh keadaan yang benar-benar membunuh HAM secara nyata. Sampai sekarang pun pemerintah masih tinggal diam, indikasi bahwa negara tidak mampu menghargai sejarah apalagi para pahlawannya. Hanya mampu menyimpan misteri tanpa merasa berkewajiban untuk mengungkap ke media.

Peristiwa 1965 erat kaitannya dengan rezim orde baru Soeharto. Dengan Soeharto berkuasa, tercetuslah masa orde baru. Meski demikian, masa pemerintahan sekarang menunjukkan bekas dari orde baru masih tampak meskipun kekuasaan secara fisik sudah lengser sejak 1998 silam.

Berdasarkan kutipan sejarah tragedi 1965 yang salah satunya mengarah pada pembunuhan HAM, dilihat dari kenyataan pada masa sekarang ini keadaan justru bertolak belakang tetapi masih mempunyai kesamaan. Tarutama dalam pemikiran politik yang tumbuh setelah reformasi. Dulu secara langsung dapat kita amati dalam kepentingan politik, antara satu pihak dengan pihak lain bisa dengan mudah menggunakan kekerasan bahkan sampai melakukan pembunuhan untuk mencapai kekuasaan. Berbeda dengan sekarang, perlombaan mencapai kekuasaan dilakukan dengan cara licik dan secara tidak langsung justru melakukan pembunuhan terhadap demokrasi, misalnya saja terdapat institusi-institusi demokrasi yang di dalamnya saling menindas satu sama lain dan lebih mengarah pada disintegrasi.

Bisa kita gambarkan wujud dari tragedi 1965 adalah masa orde baru dengan segala gagasan, ideologi, maupun prilaku yang masih tetap membekas pada pemerintahan sekarang ini. Demokrasi hanya digunakan sebagai dalih untuk memperoleh kekuasaan, bahkan pembunuhan demokrasi justru dilakukan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan politik. Ironis melihat kenyataan yang terjadi saat ini. Demokrasi hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan, padahal seharusnya dengan kekuasaan itulah demokrasi dapat terwujud secara nyata di negara kita. Meskipun dari segi tindakan secara nyata cukup lebih baik sekarang daripada masa orde baru, tetapi ideologi, gagasan, ataupun pemikiran masih tetap sama dalam pemerintahan khususnya untuk mendapatkan kekuasaan dalam kepentingan politik.

Ada sebuah ungkapan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut untuk belajar dari sejarahnya sendiri. Bagaimana dengan Indonesia terkait tragedi 1965? Secara sederhana Indonesia akan menjadi bangsa yang besar ketika Indonesia berani menempatkan sejarah sebagai landasan berpikir untuk membangun peradaban yang baru. Mampu menjadikan sejarah sebagai motivasi bukan sebagai misteri yang sampai sekarang belum terkuak secara jelas. Perlu adanya penghargaan terhadap pelaku sejarah yang memang memberi peranan terhadap kemajuan bangsa. Inilah yang seharusnya pemerintah lakukan untuk memulai peradaban baru berdasarkan tragedi kemanusiaan 1965.

Bersama kaum muda sebagai generasi penerus, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk menghargai sejarah dalam hal ini khususnya tragedi 1965. Salah satunya dengan mengungkap misteri dalam tragedi 1965 untuk memberikan kebenaran kepada korban kejahatan kemanusiaan. Bagaimana bisa dibenarkan ketika ada ratusan orang tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dibunuh? Pemerintah harus bisa memberi keadilan dan jaminan HAM bagi para korban tragedi 1965. Pengungkapan kebenaran sudah secepatnya harus dilakukan, mengingat kesedihan masih terpendam dalam hati masyarakat. Tidak hanya bagi para korban, tetapi kebenaran juga dibutuhkan bagi kaum muda guna mengambil sikap yang tepat terhadap tragedi tersebut.

Dalam setiap negara, pasti mengakui bahwa sejarah merupakan runtutan peristiwa yang tersusun secara sistematis dan mempunyai keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Sejarah tidak mungkin bisa diubah, karena merupakan bukti-bukti nyata suatu peristiwa di masa lalu. Yang seharusnya dilakukan bangsa Indonesia saat ini adalah melakukan pembenahan-pembenahan khususnya dalam lingkup pemerintahan berdasarkan fakta-fakta sejarah untuk menuju perbaikan pada masa yang akan datang. Di sinilah sebenarnya letak peran penting dari tragedi 1965 terhadap pembenahan-pembenahan dari dalam pemerintahan. Dari segi pergantian jabatan, penegakan hukum, maupun menjunjung tinggi HAM. Selain itu, dari tragedi 1965 seharusnya muncul pemikiran-pemikiran dari berbagai kalangan untuk melakukan perubahan secara menyeluruh bukan saja dalam pemerintahan melainkan dari masyarakat terkecil. Dari kenyataan yang terjadi sekarang, menunjukkan betapa gagalnya pemerintahan dalam melakukan perubahan. Seolah-olah masih manja dan enggan beranjak dari rezim orde baru.

Dapat kita jumpai contoh-contoh masa orde baru yang masih membekas dalam pemerintahan kita. Hanya saja secara halus kekejaman itu tidak tampak nyata, namum bisa kita rasakan. Dari banyaknya golongan kepentingan yang berebut kekuasaan, birokrasi pemerintahan dari tingkatan tertinggi hingga terendah yang masih menyulitkan rakyat, kebijakan-kebijakan yang lebih mengedepankan kepentingan golongan daripada rakyat, memanfaatkan suara rakyat hanya untuk mencari kekuasaan, dan masih banyak lagi. Di mana letak demokrasi yang katanya dijunjung tinggi? Yang ada justru sebaliknya, pembunuhan demokrasi akibat masih berkiblat pada pemerintahan orde baru.

Kalau kita kaitkan permasalahan yang ada di bangsa Indonesia sekarang ini, tentu tidak terlepas dari pengaruh sejarah. Dan pengaruh itu berawal ketika tahun 1965 pada masa transisi kekuasaan yang akhirnya jatuh ke tangan Soeharto. Akibatnya, sampai sekarang pun masih ada orang-orang yang memiliki jiwa orde baru. Padahal itu sangat ditentang keras oleh kalangan muda kita.

Tahun 1998 kekuasaan Soeharto jatuh karena adanya reformasi yang tak lain adalah peran dari kalangan muda. Akan sangat wajar apabila sekarang banyak terjadi demonstrasi dari kalangan muda yang tertuju pada pemerintah. Karena pada dasarnya pemudalah yang juga menginginkan perubahan bersumber dari sejarah tahun 1965. Kaum muda tidak ingin kekejaman itu terulang kembali dengan cara yang terkesan halus tetapi tidak memihak pada pemegang kekuasaan demokrasi yang sebenarnya.

Sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan, pemerintah harusnya memberikan kepercayaan penuh umumnya pada masyarakat dan secara khusus kepada generasi muda. Dikarenakan peran pemuda sangat penting dalam pemerintahan. Pola berpikir yang kritis dari generasi muda akan memberikan peringatan yang sebenarnya merupakan perhatian dari kalangan muda sebagai wujud partisipasi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan. Hanya saja sering kali tidak ada tanggapan yang serius dan nyata dari pemerintah.

Melalui tragedi 1965 silam, pemuda harus mendapatkan sebuah refleksi pemikiran dari pemerintahan yang berlangsung selama orde baru terhadap pemerintahan sekarang ini. Misalnya, mengurangi dampak kesedihan 1965 dengan cara melakukan pembenahan secara fundamental dari yang dulunya masih berkiblat pada orde baru menjadi berorientasi untuk menciptakan demokrasi dengan kekuasaan yang diberikan sekaligus menjadi amanat dari rakyat. Ketegasan serta penegakan hukum juga harus diwujudkan secara adil sesuai porsi masing-masing. Pembunuhan massal yang terjadi tahun 1965 lalu, menjadikan indikator kegagalan menegakkan hukum hanya karena kekuasaan. Ratusan orang dibunuh, dipenjara tanpa proses hukum dan alasan yang jelas. Sekarang yang terjadi justru banyak orang yang dihukum ringan padahal sudah terbukti melakukan pelanggaran berat seperti korupsi dalam skala besar. Bahkan hukum menjadi permainan dan mudah dibeli dengan uang. Sangat tidak pantas terjadi di negara hukum seperti di Indonesia.

Sebagai kaum muda ketika mencoba mengingat apa yang terjadi 45 tahun lalu, yang ada hanya kesedihan terhadap keganasan pembunuhan terhadap sesama warga negaranya sendiri. Benar-benar kebobrokan moral hanya karena kekuasaan. Kita tidak akan mengalami kemajuan jika hanya memikirkan tanpa mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi kepedihan dari tragedi 1965. Sebagai generasi muda, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan luka pikiran kita tarhadap kejadian tragis di masa lalu.

Langkah konkret nampaknya harus dilakukan oleh para pemuda. Kita tidak mungkin terus-menerus membahas masalah tragedi tersebut. Yang perlu dilakukan adalah menentukan tindakan yang tepat dalam menyikapi kekejaman sejarah masa lalu. Salah satunya dengan membentuk suatu komunitas yang di dalamnya terdapat rasa solidaritas terhadap aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa secara nyata mengimplementasikan peristiwa sejarah ke dalam bentuk kegiatan atau komunitas untuk mengurangi dampak buruk dari paristiwa itu. Dengan dibentuknya komunitas otomatis akan lebih merasakan peran masing-masing individu untuk saling berbagi dan mempunyai rasa kemanusiaan. Dari hal yang paling sederhana, bisa diterapkan dalam setiap desa dengan pembentukan perkumpulan pemuda. Di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, maupun keagamaan.

Mempersiapkan diri untuk menjadi pengganti pemegang jabatan dalam pemerintahan. Kita tidak harus menunggu adanya perubahan, tetapi kita sendiri yang harus melakukan perubahan. Maka diperlukan pemikiran yang visioner yaitu menentukan target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Akan menjadi sebuah tantangan bagi kaum muda untuk mewujudkan pemerintahan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab.

Nampaknya pembenahan tidak hanya dilakukan dalam kubu pemerintahan saja, tetapi perlu adanya pembenahan dalam diri pemuda. Dari mempersiapkan moral, mental, dan intelektual. Yang bisa diterapkan sesuai dengan era saat ini adalah adanya pendidikan karakter. Dari segi moral, pendidikan karakter merupakan salah satu tolok ukur membentuk kepribadian bangsa yang luhur. Akan membentuk mental yang tangguh dan tahan dengan berbagai bentuk penyelewengan.

Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan generasi muda. Bisa dalam bentuk forum diskusi yang terprogram dengan baik. Harus diubah penyaluran aspirasi lewat demonstrasi yang pada akhirnya ricuh. Kita bisa terapkan forum diskusi, misalnya dalam setiap propinsi dihadirkan wakil-wakil pemuda yang membahas permasalahan yang terkait dengan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan keinginan masyarakat. Atau secara sederhana dalam lingkup daerah, adanya diskusi terbuka di setiap kabupaten. Hal-hal seperti itu perlu dibiasakan untuk menumbuhkan sikap demokrasi dalam lingkup wilayah kecil hingga lingkup pemerintahan negara Indonesia.

Ke depannya, sejarah mengenai tragedi 1965 jangan hanya dimaknai sebagai catatan yang kelam dari bangsa Indonesia. Tetapi harus dijadikan landasan berpikir untuk melakukan perubahan oleh para kaum muda sebagai bentuk kecintaan pada negara. Selain itu, tragedi 1965 akan membawa bangsa Indonesia lebih menghargai sejarah berkat generasi mudanya yang mau ikut serta dalam pembangunan nasional. Berawal dari sejarah inilah kaum muda Indonesia akan siap dan mampu mewujudkan negara yang demokratis, menjunjung tinggi HAM dari pemerintahan di daerah hingga pemerintahan pusat.