(Oleh: Danang Firmanto)

Kemajemukan yang dimiliki Indonesia telah menjadikan masyarakat belajar memahami berbagai budaya. Dalam persatuan yang dikukuhkan di atas Bhineka Tunggal Ika, sejauh ini masih menyimpan problematika yang cukup kompleks. Keberagaman budaya, ras, ataupun suku sekarang ini menjadi permasalahan sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia. Fenomena yang akan muncul dari kemajemukan tersebut dalam konteks sosiologi, sering kita kenal yaitu integrasi dan disintegrasi sosial. Di sinilah letak permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia untuk mewujudkan integrasi bangsa. Perlu dipertanyakan, sejauh mana bangsa Indonesia mengatasi problematika yang sudah menjadi tantangan atas kemajemukan yang dimiliki.

Menanggapi hal tersebut, sebuah negara yang majemuk tentunya memiliki persepsi yang berbeda dengan negara yang cenderung mempunyai masyarakat homogen. Berdasarkan kemajemukan, muncul upaya-upaya untuk mewujudkan integrasi khususnya di negara Indonesia. Salah satunya dengan membentuk sistem pemerintahan. Sejalan dengan pola pikir dan perubahan zaman, beberapa kali Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Seperti presidensiil, parlementer, hingga sampai era reformasi sekarang ini sistem pemerintahan Indonesia telah berganti menjadi demokrasi. Meletakkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan dari berbagai masyarakat.

Kini sistem demokrasi sudah diterapkan di Indonesia. Implementasinya bisa kita lihat dari penyelenggaraan pemilihan umum guna memilih para pemimpin. Tentunya perlu adanya dukungan dari semua pihak dalam menjalankan sistem tersebut. Pemerintah pusat dengan daerah juga harus sepakat untuk menjalankan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian, sejauh mana sistem tersebut diterapkan di setiap daerah di Indonesia? Secara pemahaman logika sederhana, demokrasi seharusnya pelimpahan wewenang kepada rakyat. Namun, sering kali demokrasi hanya dijadikan alat untuk memperdaya rakyat demi kepentingan politik. Sejalan dengan penerapan sistem demokrasi, ada satu hal yang dirasa mengganjal di benak kita. Bagaimana dengan sistem pemerintahan yang sudah sejak lama diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta? Perlu kita ketahui, sistem pemerintahan di Yogyakarta erat kaitannya dengan kerajaan. Seorang gubernur selain sebagai kepala pemerintahan juga seorang raja. Penetapan menjadi seorang gubernur / raja harus melalui keturunan, bukan secara pemilihan.

Semua ini sudah menjadi sistem yang kuat, menjadi semacam kearifan lokal D.I.Yogyakarta. Inilah yang sekarang menjadi polemik publik, kearifan lokal di tengah tuntutan penerapan demokrasi. Kita akan membahas secara lebih khusus kearifan lokal dalam hal ini sistem pemerintahan di Yogyakarta dengan penerapan demokrasi di Indonesia.

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pemerintah telah menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai gubernur D.I.Yogyakarta. Tentunya dengan sistem pemerintahan yang dijalankan Sri Sultan pada waktu itu mengingat beliau adalah seorang raja dari Kraton Yogyakarta. Pada tahun 1945, demokrasi belum diterapkan di negara kita. Baru pada tahun 1955, demokrasi diterapkan dalam bentuk pemilihan umum pertama di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang raja akan mengubah sistem pemerintahannya seketika selama baliau menjabat sebagai raja. Sedangkan masyarakatnya sudah merasa nyaman, tentram dengan adanya seorang raja sebagai pemimpin.

Kenyataan sekarang ini pemerintah berupaya menerapkan sistem demokrasi secara utuh, tetapi di sisi lain di Yogyakarta sudah terlebih dahulu menerapkan sistem pemerintahan monarki, dimana seorang pemimpin diangkat secara turun-temurun dan merupakan seorang raja.

Kita kembali ke makna demokrasi bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Itu artinya bahwa dengan penerapan demokrasi secara sempurna, rakyat akan merasa dihargai dan terwujud integrasi yang utuh. Hal itulah yang justru sudah terrealisasikan di daerah yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal seperti Yogyakarta. Masyarakat yang telah menerima sebuah tradisi luhur akan sangat sulit untuk diubah ke dalam sistem baru yang belum tentu sesuai dengan budaya yang sudah melekat. Khusunya di daerah Yogyakarta, kearifan lokal dengan adanya kraton serta raja telah membuktikan bahwa di daerah tersebut hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan rakyat sangat dekat. Itulah yang menjadi keistimewaan Yogyakarta. Sekaligus dapat menjadi tolok ukur keberhasilan sistem demokrasi itu diterapkan.

Akan mempengaruhi kondisi masyarakat apabila demokrasi absolut diterapkan di Yogyakarta. Muncul banyak pihak berkepentingan untuk saling menjatuhkan apabila dilaksanakan demokrasi dalam bentuk pemilihan gubernur. Bahkan, yang tercipta adalah disintegrasi sosial yang pada akhirnya muncul upaya destruktif dari berbagai pihak.

Yogyakarta bisa dijadikan contoh penerapan demokrasi, dalam hal ini kaitannya dengan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Ketika seorang gubernur menyatakan bahwa semua akan diserahkan kepada masyarakat, inilah yang sebenarnya dinamakan demokrasi. Masyarakat dengan serius menanggapi bahwa mereka adalah satu kesatuan, memiliki kepentingan yang sama, dan dengan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki, mereka menyatakan serempak mendukung keistimewaan Yogyakarta. Selamanya mereka akan mendukung eksistensi kearifan lokal Yogyakarta karena bagaimanapun juga dari situlah muncul integrasi dalam masyarakat.

Sistem demokrasi yang ingin diterapkan di Yogyakarta, seharusnya bukan terletak pada proses pemilihan gubernur. Dan tidak semestinya pemilihan itu di terapkan secara utuh karena akan berdampak buruk bagi masyarakat. Tujuan dari penerapan sistem demokrasi sebenarnya telah tercapai sejak dulu berkat kearifan lokal Yogyakarta. Dengan kearifan lokal itulah kepentingan masyarakat bisa terpenuhi. Kedamaian tercipta karena integrasi dan sifat kebudayaan yang kental menjadikan rasa kekeluargaan semakin erat. Secara tidak langsung nilai-nilai demokrasi sudah terwujud dalam masyarakat yang mempunyai kearifan lokal seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta.